Suatu waktu di pertengahan tahun 2022,
kelas kami MPWK UGM melaksanakan studi lapangan di Kota Semarang. Tujuannya
adalah untuk melihat secara langsung proses dan sistem kerja pemerintahan
disana yang telah menerapkan inisiatif smart city (kota cerdas). Kota Semarang
saat ini menjadi salah satu yang memiliki indeks kota cerdas yang baik di
Indonesia, selain Jakarta, Surabaya, Bantul, dan beberapa kota/kabupaten
lainnya.
Kami berangkat menggunakan satu bus
pariwisata yang telah dibooking khusus beberapa hari sebelumnya. Kami semua
berangkat dari kampus di pagi hari. Mahasiswa beserta dosen pendamping
mendapatkan pembiayaan dari kampus untuk melakukan kuliah lapangan tersebut.
Jadi kami hanya perlu fokus untuk mendapatkan tujuan dari kunjungan ini, tanpa
harus merogoh kantung pribadi.
Perjalanan dari Kota Yogyakarta menuju
Kota Semarang memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan bus. Kami diterima di Kantor
Balai Kota oleh sejumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang,
mulai dari kepala dinas, kepala bidang, beserta jajarannya. Memang untuk
implementasi smart city di daerah masih menjadi wewenang Dinas Kominfo
dalam mengkoordinasikannya. Sejatinya, pertemuan itu akan dibuka secara resmi
oleh Walikota Semarang, namun beliau ada pertemuan mendesak, sehingga memandatkan
kepada salah satu staf ahlinya.
Selama di Balai Kota, kegiatan kami
dibagi ke dalam 2 sesi; pertama sesi pemaparan oleh pemerintah disana, kemudian
dilanjutkan dengan sesi keliling kota dengan bus khusus dari Dinas Perhubungan. Bus ini
punya dua lantai, semacam bus parade klub liga inggris kalau sudah keluar
sebagai juara itu loh! Kami diperkenalkan dengan bangunan-bangunan sejarah dan
berpengaruh terhadap perkembangan Kota Semarang, serta perpaduannya dengan
konsep smart city. Bagaimana kota dibangun dengan tidak mengorbankan nilai-nilai historisnya. Terakhir, kami diajak berkunjung pula di Kota Lama Semarang,
yang merupakan tempat paling ikonik disana.
Banyak sekali pelajaran yang dapat kami
ambil saat berkunjung kesana, sekaligus menjadi catatan indah untuk kami
sepulang dari studi lapangan untuk “dikawinkan” dengan teori-teori yang kami
pelajari di kampus. Beberapa catatan yang sempat saya coretkan sekembali dari
kunjungan studi lapangan tersebut antara lain:
- Faktor leadership memegang peranan paling krusial. Minat seorang pemimpin agar operasional kota lebih efektif dan efisien dimanifestasikan ke dalam program strategis dan termaktub jelas dalam RPJMD. Bahkan smart city di sana sudah ada Peraturan Walikota-nya.
- Smart city bukan hanya kerjaan dari diskominfo. Semua dinas (SKPD) adalah penggerak dimensi smart city. Misalnya, Dinas yang menangani permukiman berpikir bagaimana cara "cerdas" dan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan permukiman, Dinas kesehatan berpikir bagaimana cara "cerdas" dan inovatif menyelesaikan permasalahan kesehatan, dan seterusnya.. Tidak melulu harus dengan menciptakan aplikasi berbasis android, dan lain-lain. Dengan demikian, semua program kerja SKPD adalah program smart city dan mendukung program prioritas walikota. Sehingga dana untuk smart city bukan hanya dianggap sebagai belanja barang dan jasa di diskominfo.
- Jika SKPD ingin membuat aplikasi, maka mereka harus menyusun proposal pengajuan ke diskominfo, dan akan dievaluasi terlebih dahulu terkait basis aplikasinya seperti apa, berasal dari versi berbayar atau gratisan, ketangguhannya seperti apa, dan potensi impact-nya bagi efisiensi dan efektivitas kerja kota sejauh mana. Jika memang tidak memenuhi syarat, langsung di-cut. SKPD tidak pernah ditagih untuk membuat aplikasi, tapi inovasi apa yang bisa ditawarkan.
- Dengan pola pikir nomor 2 diatas, jadi gak heran kalau "modal" Kota Semarang setiap tahun untuk pengembangan smart city bisa mencapai 1,2 Triliun. Itu pun belum termasuk dana dari kerja sama dan CSR dari banyak sekali perusahaan dan lembaga di Kota Semarang. Uniknya, CSR tidak pernah dalam bentuk uang. Tetapi langsung berbentuk barang atau program. Misalnya, Bus Rapid Transit atau kegiatan-kegiatan dengan tema lingkungan.
- Mereka pertama kali yang menentukan Ketua Dewan Smart City harus dari pihak Bappeda, bukan dari Kominfo. Sebab Bappeda adalah yang paling paham semua program dan kegiatan di dalam satu kota, beserta dengan aspek pendanaan yang tersedia. Menurut hemat saya juga ini penting, karena akan meminimalisir sentimen-sentimen negatif dari SKPD lain terhadap Kominfo.
- Jargon mereka adalah “bergerak bersama”. Pemerintah menggandeng, dalam arti yang sebenarnya, yaitu Pengusaha, Wartawan, dan Masyarakat. Pengusaha (swasta) baik individu maupun perusahaan digandeng untuk memberikan andil dalam sisi pendanaan. Paling penting adalah kerja sama dengan universitas-universitas yang memang konsen terhadap smart city (ITB, UNDIP, dll). Profesor-profesor diajak kolaborasi, mahasiswa-mahasiswa yang melek teknologi ditempatkan hampir 400an jumlahnya di setiap kecamatan dan kelurahan untuk menularkan kepedulian dan pemahaman masyarakat terkait dengan teknologi informasi dan pelayanan digital. Wartawan diajak untuk menyiarkan baik dalam media cetak atau elektronik, jika ada kebaikan atau pun prestasi dari Kota Semarang. Namun jika ada keburukan atau masalah, diajak untuk diskusi apa solusinya, tidak langsung disebarluaskan ke publik. Sementara, Masyarakat memang agak sulit untuk digandeng, namun dari tahun ke tahun sudah mengalami perbaikan dalam partisipasi, dengan diberikan bimbingan dan pengarahan.
- Mereka punya aplikasi namanya "Lapor Hendi" diambil dari nama walikota. Itu terobosan yang sistem kerjanya sama dengan E-Lapor namun ditambahkan fitur yang tidak diakomodir oleh E-Lapor dan terintegrasi langsung pada sistem pusat. Sehingga pengaduan masyarakat langsung masuk ke dashboard walikota, dan walikota bisa langsung memberikan disposisi yang juga diketahui oleh pusat. Dan para SKPD yang diberikan disposisi harus menindaklanjuti dalam waktu yang cepat, karena setiap periodik akan ada evaluasi mana SKPD-SKPD yang sering diberi rapot merah oleh masyarakat.
Sejauh yang saya tangkap, ini pelajaran
yang menarik dari sebuah daerah, yang saya pahami dari sudut pandang sebagai "orang
luar".. tapi saya tidak tahu apakah memang seperti itu kondisi sistem yang sebenarnya jika saya menjadi pegawai
di sana. Tapi intinya, pelajaran yang baik selalu akan bisa diterapkan di tempat
lain untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi daerah kita masing-masing.
Sukses selalu untuk Kota Semarang!
.jpeg)
0 Komentar: